NEGARA (IMAJINER) TEATER

(Melihat Teater, Melihat Indonesia)

Berdirinya suatu negara terdiri dari beberapa ketentuan. Pertama, harus memiliki wilayah. Kedua, memiliki pemerintahan. Dan yang ketiga, memiliki rakyat. Berikutnya adalah mendapat pengakuan dari negara lain, ini bisa diperjuangkan kemudian. Dengan adanya kententuan-ketentuan tadi, layaklah negara tersebut disebut berdaulat.

Meminjam ketentuan-ketentuan tadi, saya hendak berandai-andai mendirikan negara imajiner. (Bukan makar lho!)

Syarat pertama, negara teater punya sanggar dan gedung pertunjukan sebagai wilayah. Syarat kedua, kepala pemerintahan dipimpin oleh sutradara. Dia akan dibantu pimpinan produksi, manajer panggung, penata artistik, dan jabatan-jabatan lain di bawahnya. Para pembantu ini juga sekaligus berperan sebagai rakyat. Lalu syarat yang ketiga? Aktor dan aktris atau “anak wayang” diumpamakan sebagai rakyat. Layaklah sudah berdiri sebuah negara (imajiner) teater.

Lalu bagaimana caranya memberitahukan kedaulatan suatu negara? Tidak ada jalan lain kecuali dengan berpentas. Pementasan di tempat pertunjukan adalah sarana untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara (imajiner) teater lain.

Ambil contoh, negara teater sudah berdiri dan berdaulat. Punya presiden dan para pembantu, punya wilayah, punya rakyat, dan sudah mendapatkan pengakuan. Lalu apa tujuan negara berikutnya?

Mencapai kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan negara berikutnya. Indonesia, sampai sekarang, bahkan sampai nanti, akan berupaya mencapai kesejahteraan rakyatnya. Sehingga tidak ada lagi anak-anak putus sekolah, pengangguran, tuna wisma dan tuna yang lainnya, dan kelaparan . Proses untuk mencapai kesejahteraan terus dilakukan dengan berbagai cara. Menambang sumber daya mineral, pemanfaatan hutan, ekspor, dan penarikan pajak.

Di negara teater, pendapatan yang akan dipakai untuk mensejahterakan rakyat negara teater diperoleh dari penjualan tiket, sumbangan sponsor, penyewaan kostum dan properti, menjadi konsultan dan penyedia jasa pertunjukan, dan banyak hal lain. Lalu pajak untuk membiayai pemerintahan ditagih ke siapa? Tetap ke rakyat “anak wayang” tapi mereka membayar lewat jasa tenaga. Misalnya dengan mengepel tempat latihan, berlatih, dan membuat segala keperluan panggung. Lah, kok gampang banget? Ya, namanya juga negara imajiner. Nanti kalau ditagih uang betulan, bayar pakai apa? Ongkos pulang saja susah.

Usaha negara teater berproduksi tahun demi tahun sudah mematrikan bahwa negara (imajiner) itu benar-benar ada. Bahkan di Indonesia melahirkan enam tokoh yang mendapat pengakuan di negara imajiner maupun negara sebenarnya. Mereka adalah, WS. Rendra, Putu Wijaya, Arifin C. Noer, Teguh Karya, N. Riantiarno, dan Suyatna Anirun. Dan kalau negara (imajiner) modern teater Indonesia dimulai tahun 1926, ketika Rustam Efendy menuliskan naskah Bebasari, maka usia negara (imajiner) kita sudah lebih dari 80 tahun. Bukankah itu usia yang paripurna untuk mulai memikirkan kesejahteraan rakyatnya?

Kalau memang sekarang ini waktunya untuk memulai, lalu siapa yang harus memulai? Pemimpin (sutradara) atau rakyat (anak wayang)?

(Karena saat ini sedang membicarakan negar imajiner, maka saya akan mengambil peran wakil rakyat imajiner, yang tugasnya omong tok.)

Sudah tentu, masing-masing punya peran dan tanggung jawab. Pimpinan menggariskan kebijakan, rakyat mengikuti kebijakan dan akan menikmati hasil pencapainnya.

Di negara teater, sutradara memiliki peran sentral. Ini karena negara yang saya angankan ini sistem pemerintahannya masih berbau feodal. Jadi sutradara punya peran yang sangat dominan. Segala kebijakan bersumber darinya. Jadi sah-sah saja kalau ia memutuskan pembantunya berasal dari keluarga dekat. Untuk tahap awal ini negara teater berbentuk kerajaan mungkin lebih cocok. Seiring waktu akan berproses menjadi negara (imajiner) demokrasi teater. Ya, seperti Indonesia sekarang ini, dari kerajaan-kerajaan berproses menjadi negara demokrasi.

Salah satu cara untuk menggaungkan masih bergulirnya pemerintahan negeri teater adalah dengan berproduksi. Bahkan pada tahap tertentu produksi dilakukan paralel. Segala tenaga dicurahkan mati-matian hanya untuk negara semata. Sebagai imbalan untuk usaha mati-matian ini, sudahkah usaha untuk mencapai rakyat yang sejahtera itu dimulai? Mungkin masih perlu ditunggu buktinya. Toh proses berproduksi masih dan akan berlangsung.

Lalu untuk produksi berikutnya, siapa yang akan memimpin? Tetap saja sutradara yang sama. Lalu, pembantunya? Tetap saja keluarga dekat dulu. Pemeran utamanya? Putera mahkota juga boleh. Pimpinan produksinya? Permaisuri dan selir bertandem dengan putera mahkota juga tidak apa-apa. Kan, masih tahap negara kerajaan (imajiner) teater, belum demokrasi? He he he…

Kampung Utan, 29 Maret 2010


%d bloggers like this: